Kantor Dinas Pendidikan – 59. Hari Pemasyarakatan Membersihkan Lapas Donggala Rahman Rumaday, Pendiri K-Apel, Buku Biografi Iman Jumat di Tiga Kabupaten, Ini Pesan Camat Tamalate Emil Yudianto Jelang Ramadhan Pemkot Enrekang Pantau Kenaikan Harga di Pasar Induk Diploma Benteng Kejari Os
, Makassar – Dinas Pendidikan Kota Makassar yang berlokasi di Jalan Anggrek ditutup sementara akibat adanya 2 pegawai yang terpapar Covid 19.
Kantor Dinas Pendidikan
Dua pekerja berinisial AH dan H merupakan pekerja ASN dan pekerja departemen di Direktorat Pendidikan Negeri Makassar.
Urtu Jabatan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
Dinas Pendidikan Makassar Plt A. Irwan Bangsawan membenarkan informasi tersebut melalui media, catatan ini setelah ada informasi, kasus Swab dirilis oleh pihak medis yang berwenang. Jumat lalu
“Benar ada dua orang subjeknya yang terkena Covid-19, salah satunya berinisial AH dinyatakan positif Covid 19 dan seorang pegawai berinisial H berstatus reaktif dan saat ini sedang menunggu hasil Swab.
“Untuk mencegah penyebaran, kami melakukan sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan di setiap sel, terutama pada jenis pelayanan yang biasanya lalu lintas langsung.
Sehubungan dengan itu, sejak kemarin, 12 Oktober 2020, Senin, jam kerja di Dinas Pendidikan Makassar ditiadakan selama 5 hari ke depan.
Interior Backdrop Resepsionis Kantor Dinas Pendidikan & Kebudayaan
Oleh karena itu, waktu pelayanan sudah diatur, tetapi pelayanan masyarakat tetap dilakukan secara daring (online), dan pelayanan akan dibuka Senin depan,” pungkasnya. Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950), yang oleh Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Propinsi dan Kabupaten Purwakarta, Undang Undang Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah Dalam Propinsi Jawa Barat Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan UU No. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Informasi dari Pemerintah diubah menjadi Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kawasan Pabrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Dinas Pendidikan Dilockdown Parsial, Sejumlah Staff Dan Pejabatnya Kena Covid 19
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Administrasi Pegawai Negeri Sipil (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017) tentang Administrasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Tugas Administrasi Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Perda Nomor 7 Tahun 2017) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Administrasi Daerah. . Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Mekanisme Pemerintahan Daerah (Pemda Nomor 1 Tahun 2021);
Miris, Dinas Pendidikan Batam Belagak Dewa Bagi Anak Didik
9. Peraturan Daerah Nomor 101 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 101).
2. Penyelenggaraan penyelenggaraan urusan umum dan pelayanan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan oleh deputi;
4. Administrasi publik meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan dan kekayaan daerah.
Pemberitahuan Terkait Program Seleksi Kewenangan PPPK Tenaga Teknis Penerimaan CASN Melalui Sistem Computer Assisted Test (CAT) BKN di Lingkungan Organisasi Pemerintah Daerah Tahun 2022.
Kadisdik Kota Tasikmalaya Tegaskan Sekolah Jangan Lagi Jual Lks
Pemberitahuan Tentang Hasil Seleksi Calon Kepala PPPK Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Instansi Pemerintah Tahun 2022