Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan – 1. Tahun 1950 UU No. 14 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Regenerasi dan Regenerasi Purwakarta No.4 Tahun 1968, dengan Undang-Undang Perubahan No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah di Propinsi Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Lampiran 5494 Lembaran Negara Republik Indonesia);
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
3. UU No. 2014 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 9 Tahun 2015. Perubahan atas UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman
4. Peraturan Pemerintah Tahun 2016 No. 18 tentang Perangkat Daerah (Lampiran 114 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Pemerintah. UU No 2016 18 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Undang-Undang Federal Tahun 2017 No. 11 tentang Manajemen Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2020 No. 17 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tahun 2017 Tahun 2017 No. 11 tentang Manajemen Kepolisian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penyamaan Jabatan Administrasi dengan Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Lembaga Negara untuk Penyederhanaan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
Delapan Dinas Pendidikan Di Indonesia Bangun Pendidikan Modern Bersama Microsoft
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2016 tentang Desain dan Pembangunan Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2017), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2021. 1 sehubungan dengan Amandemen Ketiga UU Kabupaten. 2016. Nomor 7 Tahun 2016 tentang Desain dan Pembangunan Fasilitas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati No.
2. Pekerjaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bupati;
4. Manajemen administrasi, termasuk urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keseluruhan operasional dan personalia, keuangan dan kinerja produk di area ini.
Sidenreng Rappang || Website Resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
Pemberitahuan PPPK Pilihan Terbaik Rekrutmen CASN dengan Sistem Computer Aided Test (CAT) BKN Ditetapkan di Kanwil 2022
Pengumuman hasil kelulusan PPPK bagi guru setelah mendapat persetujuan CASN melalui sistem Computer Aided Examination (CAT) BKN yang ditetapkan Kanwil 2022.